Alreinamedia.com-Natuna, Dalam dinamika pemerintahan daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seharusnya menjadi jantung dari proses perencanaan dan penganggaran. Namun di Natuna, justru muncul kesan bahwa TAPD hanya menjadi simbol tanpa kuasa, sekadar “boneka” yang digerakkan oleh pihak-pihak tertentu di belakang layar.
Lebih mengejutkan lagi, pengaruh justru tampak datang dari sosok yang secara struktural berada di luar lingkar utama
Isu pengambilan keputusan, seorang Kasubag Perencanaan, bukan Sekda sebagai Ketua TAPD, Kepala Dinas, bukan pula Kepala Bappeda atau Kepala Keuangan yang bersuara dominan, tetapi justru posisi staf menengah ini yang dianggap lebih menentukan arah dan isi kebijakan anggaran oleh sang pemangku kebijakan
Sehingga terdengar isu beberapa hari belakangan orang-orang tersebut hadir dan dihubungi oleh orang non struktural ke Gedung daerah
Mereka yang duduk di TAPD hanya sekadar hadir, tapi keputusan banyak dipengaruhi satu-dua orang di belakang layar yang seharusnya tak dominan
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius soal tata kelola dan profesionalisme birokrasi di Natuna. Jika peran dan fungsi TAPD dikooptasi oleh kekuatan tidak resmi, maka sistem pemerintahan tidak hanya tidak sehat, tetapi juga berbahaya bagi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah sorotan publik atas stagnasi pembangunan dan lemahnya prioritas anggaran terhadap sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Banyak yang menilai, penyusunan anggaran yang tidak pada tupoksinya, akan lebih berpihak pada kepentingan politik jangka pendek, dibanding kebutuhan riil masyarakat.
Apakah ini bentuk pembiaran? Atau memang ada skenario yang sengaja dibiarkan oleh pucuk pimpinan daerah untuk menjaga kendali di luar struktur formal?
Jika pemerintahan daerah ingin dipercaya publik, maka transparansi dalam proses penganggaran harus dijaga. TAPD harus diberdayakan sesuai fungsi dan kewenangannya. Membiarkan aktor non-struktural mengendalikan arah kebijakan hanya akan memperlemah institusi dan menodai semangat reformasi birokrasi.
Rakyat Natuna berhak tahu: siapa sebenarnya yang mengatur alur uang daerah mereka
