Melempemnya kinerja pemerintah Kabupaten Natuna di Awal tahun 2022, ternyata tidak terlepas dari Penggangaran di masa APBD Natuna Pada tahun 2021 yang lalu. Pasalnya beberapa hutang kepada pihak ketiga, membuat per ekonomian Natuna menjadi lesu yang mana Pemerintah Natuna sendiri, akhirnya berfikir ektra dalam menyelesaikan hutang kepada pihak ketiga yang mencapai 135 Milyar dan tentu angka ini, bukanlah kecil di saat Pemerintah Natuna minim pedanpatan Daerah.
Berdasarkan data yang telah di himpun awak media ini sejak awal tahun 2022, terlihat pemerintah Natuna, terkesan ngos-ngosan dalam menyelesaikan hutang kepada pihak ketiga, sehingga beberapa pihak kontraktor sempat mendatangi Pemerintah Natuna mempertanyakan kapan pekerjaan yang telah mereka kerjakan bisa dibayarkan.
Jemput bola hingga mendatangi beberapa Kementrian pun dijakarta, dilakukan oleh Pemimpin Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi bersama wakilnya Rodial Huda, untuk mendapatkan anggaran Pusat dikarenakan minimnya Anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna di tahun 2022.
Belum lagi kebijakan dari Pemerintah Pusat, untuk tidak melanjutkan para pekerja tenaga honorer, disaat awal tahun 2024 dan mengalihakan para pekerja ke P3K membuat para tenaga honorer merasa risau, sehingga beberapa tenaga honorer mendatangi Kantor Wakil Rakyat dan mempertanyakan Nasib mereka pada bulan juli 2022.
Wan Alfiyar sebagai juru bicara PTT saat itu (7/7/22) mengatakan, penghapusan tenaga honnrer akan memilik dampak negatif diantara dampak sosialogis dan ekonomi.
“Kami meminta agar pemerintah daerah memberikan dukungan afirmasi skla prioritas berdasarkan masa kerja dan dapat diangkt menjadi P3K secara bertahap tanpa seleksi pinta alfiyar waktu itu.
Meskipun saat ini sudah dibuka penyeleksian para tenaga kerja honorer, baik di dunia Pendidikan hingga dunia kesehatan serta tenaga teknis di Kabupaten Natuna, ternyata tidak membuat Pemerintah Natuna bisa terseyum lebar, sebab beban pengangkatan tenaga P3K masih terbebankan oleh APBD Natuna, baik dari segi pokok, hingga tunjangan.
Sehingga di penghujung tahun 2023, Pemerintah Natuna hanya membuka peluan kepada para tenaga teknis sebanyak 87 orang, untuk menempati sebagai pekerja P3K dan hal itu tidak sebanding dengan banyaknya tenaga honor baik dari Honor PTT hingga Harlep yang tersebar di seluruh Pemerintahan Kabupaten Natuna.
Masa Pemilukada pun sudah didepan mata, tahun 2023 pun akan segera datang, dimana peluang Wan Siswandi bersama rodial huda, untuk memipin Natuna, untuk kedua kalinya masih terbuka luas, tinggal bagaimana saja Para pemimpin tersebut, bisa mengambil simpati Masyarakat untuk kembali memilihnya di tahun 2024.
Tambang Pasir yang digadangkan, bisa menjadi langkah untuk mendapatkan PAD yang lebih besar, hingga lobi-lobi para investor untuk masuk Natuna pun telah dilakukan oleh pasangan WS RH. Tetapi hingga sekarang hal itu juga belum dirasakan saat ini oleh masyarakat Natuna.
Musibah Banjir, hingga isu kapal cantrang yang merajalela di Laut Natunapun, serta mandetnya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) serta konflik Bupati Natuna yang melaporkan sudirmanto masuk dimeja persidangan, telah membuat beberapa masyarakat Natuna mengkritit kebijakan Kepemimpinan WS RH yang menggaung-gaungkan masyarakat sejahtera rukun dan harmonis yang mana hal itu bisa membuat elektabilitas WS RH menjadi menurun.
Lantas mungkinkah di tahun 2023 ini, pemerintah Natuna kembali akan mengulang akan apa yang terjadi di tahun 2022 yang lalu, akibat kurang telitinya dalam penggaran tahun 2021 sehingga terjadinya banyaknya hutang ditahun 2022
Redaktur : Arizki
