Alreinamedia.com – Calon diplomat yang mendaftar sebagai CPNS Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 2026 dapat memperkirakan penghasilan awal sekitar Rp5.904.680 per bulan dari gaji pokok dan tunjangan kinerja. Simulasi ini menggunakan contoh jabatan Diplomat Ahli Pertama golongan III/a dengan masa kerja nol tahun, serta belum memasukkan tunjangan lain maupun potongan.
Gaji pokok pegawai Kemlu mengikuti aturan penggajian PNS nasional, bukan skema khusus kementerian. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024, PNS golongan III/a dengan masa kerja nol tahun menerima gaji pokok Rp2.785.700. Karena masih berstatus CPNS, gaji pokok yang dibayarkan sebesar 80 persen atau Rp2.228.560 per bulan.
Komponen berikutnya adalah tunjangan kinerja atau tukin. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2018 menetapkan tukin berdasarkan 17 kelas jabatan. Untuk kelas 8, besaran penuh yang tercantum adalah Rp4.595.150 per bulan.
Sementara itu, Permenlu Nomor 1 Tahun 2026 menempatkan Diplomat Ahli Pertama, Penata Kanselerai Ahli Pertama, dan Pranata Informasi Diplomatik Ahli Pertama pada kelas jabatan tersebut.
CPNS tidak menerima tukin kelas jabatannya secara penuh. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2025, pembayaran bagi CPNS ditetapkan sebesar 80 persen dari tukin pada kelas jabatan yang akan ditempati. Dengan perhitungan itu, tukin CPNS kelas 8 diperkirakan Rp3.676.120 per bulan.
Jika gaji pokok CPNS III/a sebesar Rp2.228.560 digabungkan dengan tukin Rp3.676.120, total kedua komponen tersebut menjadi Rp5.904.680. Angka ini merupakan simulasi penghasilan bulanan, bukan kepastian jumlah bersih yang diterima setiap pegawai. Golongan dan masa kerja yang berbeda dapat mengubah besaran gaji pokok.
Perhitungan tersebut belum memasukkan kemungkinan tunjangan jabatan fungsional, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, uang makan, atau penerimaan lain sesuai ketentuan. Sebaliknya, pajak dan potongan yang berlaku juga belum dikurangi. Simulasi gaji CPNS ini berbeda dari penghitungan upah minimum; pembaca dapat melihat pembahasan dasar penghitungan UMP 2027 sebagai konteks kebijakan pengupahan yang berbeda.
Besaran tukin tertinggi di Kemlu mencapai Rp33.240.000 per bulan untuk kelas jabatan 17, menurut Perpres Nomor 124 Tahun 2018. Nilai itu bukan acuan penghasilan CPNS baru, sebab pembayaran CPNS mengikuti kelas jabatan yang akan diduduki dan hanya sebesar 80 persen dari tukin terkait. Pegawai yang ditugaskan di luar negeri juga berpeluang menerima Tunjangan Penghidupan Luar Negeri (TPLN) sesuai ketentuan penugasan.
















