Nasib Gugatan Perdata Terhadap Gibran Rakabuming Raka Akan Diputuskan Pekan Depan
Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 15 Desember 2025, menjadi sorotan utama terkait gugatan perdata yang dilayangkan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam agenda putusan sela yang dijadwalkan pekan depan, nasib gugatan ini akan segera menemui titik terang. Sidang sebelumnya menghadirkan mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati, yang dihadirkan sebagai saksi oleh pihak tergugat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka.
Ida Budhiati memberikan keterangan tegas mengenai kewenangan pengadilan dalam menangani perkara pemilu. Menurutnya, pengadilan negeri tidak memiliki kompetensi dan kewenangan untuk mengadili perkara yang berkaitan langsung dengan penyelenggara pemilu atau tahapan pemilu.
Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Perkara Pemilu
Ida Budhiati menjelaskan bahwa apabila objek perkara menyangkut penyelenggara pemilu atau tahapan pemilu, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya sepenuhnya berada di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menegaskan, “Dalam lingkup ranah hukum publik yang berupa tindakan untuk membuat peraturan keputusan, maka mekanisme pertanggungjawabannya itu sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan juga Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu menjadi otoritas atau kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).”
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan, kebijakan, dan administrasi dalam proses pemilu merupakan objek sengketa yang seharusnya ditangani oleh PTUN, bukan pengadilan negeri.
Pengecualian Gugatan ke Pengadilan Negeri
Meskipun demikian, Ida Budhiati juga memaparkan kondisi di mana penyelenggara pemilu dapat digugat ke pengadilan negeri. Hal ini hanya dimungkinkan apabila permasalahan yang dipermasalahkan menyangkut pihak ketiga dan kesalahan yang terjadi masuk dalam ranah hukum privat.
Sebagai contoh, dalam menjalankan tugasnya, KPU bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran logistik pemilu. Untuk mencapai tujuan ini, KPU diperbolehkan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga. Apabila dalam kerja sama tersebut KPU melakukan wanprestasi (cidera janji) dan kemudian digugat oleh pihak ketiga, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk mengadilinya.
Batasan Waktu dalam Sengketa Pemilu
Ida Budhiati menekankan bahwa sengketa pemilu memiliki tenggat waktu yang sangat terbatas, yaitu hanya berlaku selama proses pemilu masih berlangsung. Ia berpendapat bahwa warga negara akan kehilangan kesempatan untuk menggugat kejanggalan dalam pemilu jika dugaan pelanggaran baru ditemukan dan dilaporkan setelah pemilu selesai.
“Berkaitan dengan sengketa, bahwa warga negara kemudian mengetahui (ada dugaan pelanggaran) setelah pemilu berakhir misalnya, maka menurut kerangka hukum pemilu, maka kehilangan kesempatan untuk mengajukan komplain mengajukan sengketa,” ujar Ida.
Selama pemilu berlangsung, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan apabila menemukan kejanggalan. Keterbukaan ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
- Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan.
- Masyarakat dapat meminta akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pejabat administrasi negara di bidang kepemiluan.
Namun, Ida Budhiati menegaskan bahwa keberatan tersebut harus diajukan pada saat pemilu masih berlangsung dan sesuai dengan tahapan yang berlaku. Contohnya, sengketa terkait pencalonan presiden dan wakil presiden harus diajukan sebelum para calon tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon resmi.
Keharusan Menerima Putusan PTUN
Dalam persidangan, Ida Budhiati juga ditanyai mengenai adanya putusan PTUN yang telah dikeluarkan sebelum gugatan perdata ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, jika ada putusan dari peradilan lain yang mendahului gugatan perdata, maka putusan tersebut harus diterima, terlepas dari hasilnya.
“Suka tidak suka, kemudian puas atau tidak puas, maka putusan pengadilan Tata Usaha Negara itu harus diterima. Dan tidak memberikan beban kepada peradilan lain di bawah tadi ya (pembinaan) Mahkamah Agung,” tegas Ida.
Hal ini mengacu pada fakta bahwa sebelum menggugat Gibran dan KPU ke PN Jakarta Pusat, penggugat bernama Subhan terlebih dahulu mengajukan gugatan ke PTUN terhadap KPU. Gugatan tersebut didaftarkan ke PTUN pada Selasa, 12 Agustus 2025, dan telah diputus dengan status dismissal atau tidak dapat diterima.
Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, dalam gugatan nomor 264/G/2025/PTUN.JKT, Subhan meminta agar majelis hakim PTUN menyatakan KPU telah melanggar hukum sehingga penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada 13 November 2023 adalah tidak sah. Imbasnya, status Gibran sebagai wakil presiden saat ini juga dinilai tidak sah. Atas perbuatannya, KPU juga digugat untuk mengembalikan uang senilai Rp 71,3 triliun kepada negara.
Rincian Gugatan Perdata Terhadap Gibran dan KPU
Perkara nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst ini, yang didaftarkan sejak 29 Agustus 2025, mencantumkan beberapa tuntutan spesifik terhadap Gibran Rakabuming Raka dan KPU RI.
- Perbuatan Melawan Hukum: Kedua tergugat, Gibran dan KPU, dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena diduga ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang pada awalnya tidak terpenuhi.
- Berdasarkan data KPU RI, Gibran sempat menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School Singapore (2002-2004) dan UTS Insearch Sydney (2004-2007). Kedua institusi tersebut dianggap setingkat SMA.
- Namun, penggugat menilai bahwa kedua institusi pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang dan dianggap tidak sah sebagai pendidik setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- Pernyataan Status Tidak Sah: Atas dasar dugaan tersebut, penggugat meminta agar majelis hakim menyatakan Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, penggugat meminta agar status Gibran saat ini sebagai Wakil Presiden dinyatakan tidak sah.
- Tuntutan Ganti Rugi: Gibran dan KPU juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp 125 triliun kepada negara.
“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat dan seluruh Warga Negara Indonesia sebesar Rp 125 triliun dan Rp 10 juta dan disetorkan ke kas negara,” bunyi salah satu poin dalam petitum gugatan tersebut.
