Peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Integritas Pegawai
Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv P3H), John Batara Manikallo, menekankan pentingnya peningkatan kinerja, pelayanan publik, serta integritas dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disampaikan pada acara apel pegawai di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, yang berlangsung pada Senin (13/4). Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, Kepala Divisi Pelayanan Hukum (Kadiv Yankum) Hidayat Yasin, para pejabat struktural, serta seluruh jajaran pegawai.
Dalam arahannya, sejumlah hal disampaikan terkait instruksi Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, yang menegaskan agar seluruh jajaran mengedepankan standar pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya memastikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) aktif di setiap desa dan kelurahan. Pengawasan terhadap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) juga harus diperketat agar layanan diberikan secara gratis, sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui peran penyuluh hukum.
Mendorong Akses Keadilan dan Reformasi Hukum
Di bidang regulasi, ia mendorong peningkatan kualitas Indeks Reformasi Hukum (IRH) melalui pendampingan intensif kepada pemerintah daerah, serta memastikan setiap rancangan peraturan daerah selaras dengan nilai HAM dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Digitalisasi melalui JDIH juga perlu dipercepat guna mendukung transparansi produk hukum.
Sementara itu, dalam aspek manajemen kinerja, seluruh unit kerja diminta memaksimalkan penyerapan anggaran Triwulan II sesuai rencana serta disiplin dalam pelaporan melalui aplikasi E-Performance. Transformasi digital perkantoran juga terus didorong untuk meningkatkan efisiensi birokrasi.
Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi
Ia juga menekankan pentingnya internalisasi nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) serta peran aktif seluruh pegawai dalam menjaga citra positif instansi, termasuk melalui penggunaan media sosial secara bijak. Dengan demikian, kehadiran hukum yang adil, regulasi yang berkualitas, dan pelayanan yang bersih bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat dapat tercapai.
Tindakan yang Dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan
- Penyempurnaan sistem pelayanan publik dengan fokus pada kecepatan dan akurasi.
- Peningkatan keterlibatan masyarakat melalui program edukasi hukum.
- Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung transparansi dan akses informasi hukum.
- Pelibatan pegawai dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan inovatif.
- Peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan keselarasan regulasi dan kebijakan.
Langkah-Langkah dalam Reformasi Hukum
- Peningkatan kualitas regulasi melalui evaluasi dan revisi yang terus-menerus.
- Pengembangan sistem digitalisasi layanan hukum untuk mempercepat proses administrasi.
- Penguatan kapasitas aparatur hukum melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
- Penyempurnaan mekanisme pengawasan terhadap OBH untuk memastikan layanan tetap gratis dan berkualitas.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum.
Visi untuk Masa Depan yang Lebih Baik
John Batara Manikallo menegaskan bahwa tujuan utama dari semua inisiatif ini adalah untuk memastikan bahwa setiap warga Sulawesi Barat mendapatkan akses yang adil terhadap layanan hukum. Dengan komitmen kuat dari seluruh jajaran, harapan besar terbuka untuk terciptanya sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil saat ini menjadi fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik.
