Alreinamedia.com – Catatan langsung petugas pemantau dapat membantu Komisi Yudisial (KY) menilai laporan masyarakat mengenai perilaku hakim di persidangan. Untuk memperkuat fungsi tersebut sekaligus mencegah tekanan terhadap hakim, KY bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat melalui program Rintisan Pengadilan Ramah Pantau (PERANTAU), yang dibahas pada Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua KY Desmihardi mengatakan, kehadiran pemantau bukan untuk mengintervensi pemeriksaan perkara, melainkan menjaga proses sidang dari campur tangan pihak-pihak terkait maupun pihak lain. “Pada prinsipnya, pemantauan yang dilakukan oleh KY itu adalah menjaga Bapak dan Ibu Hakim dari intervensi-intervensi para pihak maupun pihak lain terhadap berjalannya proses persidangan,” ujarnya di hadapan para hakim PN Jakarta Pusat.
Permohonan agar KY memantau sidang selama ini datang dari pihak yang berperkara ataupun pengadilan, khususnya untuk perkara yang menyita perhatian publik. PERANTAU ditujukan untuk merapikan pelaksanaan pemantauan melalui komunikasi yang lebih terarah antara petugas KY dan pengadilan, bukan hanya mengandalkan respons setelah persoalan muncul.
Catatan yang dihimpun saat pemantauan bisa menjadi pembanding ketika KY menerima pengaduan terkait jalannya persidangan. Bahan itu memberi gambaran faktual dari pengamatan langsung, sehingga penilaian atas dugaan pelanggaran perilaku hakim dapat mempertimbangkan lebih dari keterangan pihak yang melapor.
Anggota KY sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan, menyebut PERANTAU sebagai kerangka untuk membangun tata kerja pemantauan yang lebih teratur, bukan praktik yang sepenuhnya baru. Menurut dia, pengawasan diarahkan untuk mencegah pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebelum terjadi. “Orientasi pengawasan kami adalah pada pencegahan, bukan penindakan. Sebisa mungkin kita melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran kode etik, perilaku, dan performa hakim,” tegasnya.
Untuk menjalankan skema itu, kedua lembaga perlu membicarakan tata operasional, termasuk akses petugas ke persidangan dan fasilitas yang dibutuhkan. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan agar pemantauan berlangsung profesional serta proporsional. Petugas KY dapat merekam fakta yang terjadi di ruang sidang, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih pemeriksaan ataupun memengaruhi putusan majelis hakim.
Ketua PN Jakarta Pusat Husnul Khotimah menyambut positif penguatan hubungan kerja dengan KY. Ia mengusulkan komunikasi berkala, antara lain lewat pertemuan setiap enam bulan, untuk meninjau pelaksanaan pemantauan dan mendiskusikan kebutuhan masing-masing lembaga. Melalui pola yang lebih konsisten, PERANTAU diharapkan mendukung penjagaan perilaku hakim dan independensi peradilan tanpa mengurangi kewenangan pengadilan.
















