Alreinamedia.com – Kementerian Perhubungan mendorong koordinasi pemerintah, kepolisian, operator angkutan, dan pelaku usaha untuk memperbaiki keselamatan serta layanan transportasi darat. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Yogyakarta, Kamis (19/11/2026), dengan percepatan target Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027 sebagai salah satu agenda.
Suntana menilai persoalan transportasi darat memiliki cakupan yang terlalu luas untuk ditangani satu instansi. Pembagian tugas yang tegas dan kerja bersama, menurut dia, diperlukan agar kebijakan berjalan efektif dan menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. “We are not Superman but we are superteam,” kata Suntana.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan mengatakan, keselamatan lalu lintas dan peningkatan mutu pelayanan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ekosistem transportasi darat mencakup pemerintah pusat dan daerah, kepolisian, pengelola infrastruktur, operator, perusahaan logistik, serta masyarakat. Karena itu, penanganan yang berjalan sendiri-sendiri berisiko membuat persoalan tidak terselesaikan secara terpadu.
Rakornis membahas dua fokus, yakni langkah menuju Zero ODOL 2027 dan penguatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Penertiban kendaraan dengan dimensi atau muatan berlebih berkaitan dengan keselamatan perjalanan dan efisiensi logistik nasional. Pelaksanaannya memerlukan dukungan kebijakan, kesiapan jalan, pengawasan, serta kepatuhan perusahaan angkutan.
Forum LLAJ diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain untuk menyelaraskan penanganan masalah lalu lintas. Aan menyebut sejumlah persoalan selama ini masih diurus secara sektoral. Melalui forum tersebut, koordinasi antarlembaga diharapkan lebih efektif dan penyelesaian masalah dapat dirancang bersama.
Sejumlah narasumber dalam Rakornis membahas kebijakan transportasi, keselamatan, infrastruktur jalan, dan efisiensi logistik. Mereka antara lain Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo R.M. Manuhutu, pejabat Ditjen Bina Marga Arrahmanza, serta Ketua Umum KAMSELINDO Kyatmaja Lookman. Pembahasan Forum LLAJ juga menghadirkan perwakilan Bappenas, kepolisian, praktisi, dan akademisi.
Aan berharap masukan dalam pertemuan itu ditindaklanjuti menjadi langkah yang konkret dan berkelanjutan, bukan berhenti sebagai pembahasan. “Keselamatan bukan sekadar slogan, kolaborasi bukan sekadar seremoni, dan regulasi bukan sekadar dokumen. Semuanya harus hadir dalam tindakan nyata,” ujar Aan.
















