Alreinamedia.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Kabupaten Bintan melaksanakan agenda panjang untuk menyusun dan memetakan wilayah laut serta pesisir Kabupaten Bintan.
Pemetaan Partisipatif untuk Melindungi Nelayan
Kegiatan pemetaan partisipatif bersama nelayan ini difokuskan untuk menjaga keberlangsungan hidup nelayan kecil di wilayah terdepan NKRI. Inisiatif ini bertujuan memetakan ruang tangkap tradisional yang selama ini tidak tersentuh peta resmi.
Latar belakang
Ketua DPD KNTI Bintan, Buyung Adly, menegaskan bahwa KNTI sangat konsen terhadap persoalan batas laut yang kerap menimpa nelayan kecil. Menurutnya, banyak nelayan yang ditangkap di perbatasan Malaysia dan Singapura bukan karena mencuri, melainkan karena tidak mengetahui batas dan tidak memiliki peta yang berpihak pada mereka.
“KNTI konsen sekali dengan masalah perbatasan yang sering menimpa nelayan kecil, dalam kasus ditangkapnya nelayan Bintan di perbatasan Malaysia dan Singapura. Nelayan kita ditangkap bukan karena mencuri, tapi karena tidak tahu batas dan tidak punya peta yang berpihak pada mereka,”
Permasalahan tata ruang laut
Buyung menjelaskan bahwa selama ini nelayan sering menjadi korban dari tata ruang laut yang dibuat tanpa melibatkan mereka. Peta pemerintah kerap tidak mencatat ruang tangkap tradisional, sehingga kebijakan tata ruang berpotensi mengabaikan hak-hak nelayan kecil.
Peta Versi Nelayan dan Tujuan Penggunaan
Untuk itu, KNTI Bintan bersama nelayan menghasilkan peta versi nelayan sebagai dokumen otentik yang merepresentasikan ruang hidup nelayan.
Peta ini akan diserahkan kepada semua unsur pemerintah daerah hingga pusat sebagai referensi dalam penetapan aturan dan tata ruang. Selain itu, peta tersebut dimaksudkan untuk:
- Melindungi ruang tangkap tradisional nelayan;
- Mencegah konflik perbatasan dan penangkapan nelayan karena ketidaktahuan batas wilayah;
- Menjadi bukti otentik dalam penyusunan kebijakan terkait nelayan dan wilayah pesisir.
Informasi lebih lengkap terkait inisiatif pembuatan peta ini dapat dilihat pada laporan terkait tentang peta perjuangan nelayan yang juga menggambarkan proses dan tujuan pembuatan peta versi nelayan.
Rencana Advokasi dan Rekomendasi
Buyung menambahkan bahwa peta perjuangan tersebut tidak hanya untuk kepentingan Bintan, tetapi juga akan dijadikan rekomendasi dalam penyusunan RUU Kepulauan dan kebijakan lain yang menyentuh kehidupan nelayan.
Lebih jauh, peta akan diajukan kepada perangkat daerah dan lembaga legislatif setempat agar dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kawasan dan tata ruang, termasuk koordinasi dengan pihak seperti DPRD Bintan untuk memastikan kebijakan berpihak pada nelayan.
Harapan dan Penutup
Dengan adanya peta ini, KNTI berharap ruang laut Bintan diakui sebagai ruang hidup nelayan, bukan ruang kosong yang dapat digusur untuk investasi tanpa memperhatikan keberlangsungan masyarakat pesisir.
“Ini bukti otentik bahwa laut Bintan adalah ruang hidup nelayan, bukan ruang kosong untuk investasi yang menggusur,” tutup Buyung. (Alek Juve).
















