
BATAM – Alreina Media, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua. Sejumlah substansi kembali didalami, terutama rumusan dan kesesuaian ketentuan pada setiap pasal.






Senin (16/11/2026), Pansus menggelar rapat lanjutan bersama Tim Hukum Pemerintah Kota Batam. Rapat dipimpin Ketua Pansus Muhammad Yunus SPi, didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda SE.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan redaksional dan substansi pasal demi pasal. Pansus bersama tim pemerintah juga menyinkronkan sejumlah ketentuan Ranperda dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama regulasi di bidang pertanahan.
Ketua Pansus Muhammad Yunus SPi mengatakan pendalaman setiap pasal penting untuk memastikan Ranperda Penataan Kampung Tua memiliki rumusan yang jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum.
“Kita terus bahas pasal per pasal, baik redaksionalnya maupun substansinya. Selain itu juga sinkronisasi dengan sejumlah peraturan lainnya, terutama terkait pertanahan,” ungkap Yunus.
Menurut Yunus, persoalan Kampung Tua berkaitan dengan berbagai aspek sehingga penyusunan regulasinya membutuhkan kecermatan. Pengaturan penataan Kampung Tua juga tidak terlepas dari administrasi, status, dan kepastian hukum pertanahan.
“Ini yang terus kita cermati bersama. Jangan sampai ada pasal yang justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Kita ingin setiap ketentuan yang dirumuskan benar-benar memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaannya,” jelasnya.
Dalam rangkaian pembahasan Ranperda, Pansus juga melakukan peninjauan Pansus di Seranggong serta menyerap aspirasi melalui kunjungan ke sejumlah kawasan. Pansus sebelumnya menyerap aspirasi warga Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi.
Yunus menambahkan, Pansus ingin Ranperda tersebut menjadi pedoman yang jelas dalam penataan Kampung Tua di Kota Batam. Karena itu, ketentuan perlu dirumuskan secara komprehensif dengan memperhatikan regulasi yang lebih tinggi serta kondisi dan karakteristik Kampung Tua di Batam.
“Kita berharap Ranperda ini nantinya tidak hanya menjadi payung hukum secara administratif, tetapi juga mampu memberikan kejelasan arah penataan Kampung Tua. Kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat Kampung Tua harus menjadi perhatian dalam penyusunannya,” tegasnya.
Pansus bersama Tim Hukum Pemko Batam berkomitmen melanjutkan pembahasan secara intensif hingga seluruh materi Ranperda disempurnakan. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang komprehensif untuk mewujudkan penataan Kampung Tua yang lebih tertib, terarah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Batam.(*)
















