Scrool Untuk Baca Berita
DPRD BATAM

Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Turun ke Lapangan, Serap Aspirasi Warga di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi

×

Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua DPRD Batam Turun ke Lapangan, Serap Aspirasi Warga di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi

Sebarkan artikel ini
Pansus DPRD Batam meninjau kawasan untuk pembahasan Ranperda Kampung Tua

BATAM, Alreina Media – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penataan Kampung Tua melakukan peninjauan lapangan sekaligus berdialog dengan masyarakat di dua lokasi kampung tua di Kota Batam, Rabu (18/11/2026). Peninjauan dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar dan Kampung Jabi, Kecamatan Nongsa.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Pansus Muhammad Yunus, S.Pi., didampingi Wakil Ketua Pansus Kamaruddin Muda, S.E., serta anggota Pansus lainnya, yakni Jimmy Simatupang, Jimy Siburian, S.H., H. Asnawati Atiq, S.E., M.M., dan Ir. Suryanto.

Kunjungan pertama dilakukan di Kampung Tengah Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Di lokasi tersebut, rombongan Pansus berdialog langsung dengan tokoh masyarakat dan warga setempat untuk mendengarkan aspirasi, masukan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait penataan kawasan kampung tua.

Selanjutnya, Pansus melanjutkan peninjauan ke Kampung Jabi. Rombongan meninjau sejumlah titik lokasi yang ditunjukkan dan disampaikan langsung oleh warga, khususnya berkaitan dengan kondisi kawasan, batas wilayah, serta persoalan status dan pemanfaatan lahan di lingkungan kampung tua.

Ketua Pansus Ranperda Penataan Kampung Tua, Muhammad Yunus, S.Pi., mengatakan peninjauan langsung ke lapangan merupakan bagian penting dari proses pembahasan Ranperda. Melalui kegiatan tersebut, Pansus ingin memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi kampung tua sekaligus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyempurnaan substansi peraturan daerah.

Baca Juga :  DPRD Kota Batam Tinjau Lokasi Ledakan di PT ASL Tanjung Uncang

“Peninjauan ini kita lakukan untuk mendapatkan masukan dan informasi secara langsung dari masyarakat. Tadi kita sudah berdialog dengan warga dan memperoleh berbagai masukan, di antaranya terkait titik batas kawasan kampung tua serta keberadaan lahan yang sudah dialokasi ke pihak swasta di dalam lokasi kampung tua. Hal-hal seperti ini tentu perlu kita dalami lebih lanjut dan koordinasikan dengan instansi terkait agar mendapatkan kejelasan,” ungkap Yunus.

Yunus menambahkan, keberadaan aset pemerintah di dalam kawasan kampung tua juga perlu dipahami secara proporsional dalam penyusunan Ranperda tersebut. “Kalau di dalam kawasan kampung tua terdapat aset pemerintah daerah, seperti jalan, drainase, sekolah, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya yang dibangun pemerintah, pada dasarnya itu merupakan aset pemerintah. Jadi, keberadaan aset tersebut perlu kita petakan dan perjelas agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses penataan kampung tua ke depannya,” tambahnya.

Dalam pembahasan regulasi ini, Pansus juga mendalami sinkronisasi aturan pertanahan. Sebelumnya, pematangan Ranperda Penataan Kampung Tua turut menyoroti pentingnya sinkronisasi tersebut.

Lebih lanjut, Yunus menegaskan bahwa Pansus akan terus mendalami berbagai persoalan secara komprehensif, terutama menyangkut luas kawasan kampung tua, kejelasan titik batas, status kepemilikan dan penguasaan tanah, serta berbagai persoalan pertanahan lainnya yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, penyusunan Ranperda Penataan Kampung Tua harus memperhatikan kondisi faktual di lapangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta aspirasi masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Baca Juga :  Pimpinan dan Anggota DPRD Batam Meriahkan Pembukaan Kejuaraan Sepak Bola Piala Bergilir Wali Kota Batam Tahun 2025

“Kita ingin Ranperda ini nantinya benar-benar disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan, bukan hanya berdasarkan data administrasi. Karena itu, setiap persoalan harus kita inventarisasi dan kaji secara cermat, termasuk mendengarkan keterangan masyarakat serta meminta penjelasan dari instansi yang memiliki kewenangan,” tegasnya.

Yunus juga menyampaikan bahwa penataan kampung tua harus mampu memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa mengabaikan keberadaan aset pemerintah maupun kepentingan pembangunan daerah. “Harapan kita, melalui Ranperda ini akan ada kejelasan mengenai penataan kawasan kampung tua, sehingga hak dan kepentingan masyarakat dapat diperhatikan, persoalan batas wilayah bisa diperjelas, serta berbagai permasalahan pertanahan dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan yang berlaku. Kita ingin regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjadi pedoman dalam penataan kampung tua secara tertib, terarah, dan berkelanjutan,” tutup Yunus.

Peninjauan lapangan ini menjadi salah satu tahapan Pansus DPRD Kota Batam dalam menghimpun data dan informasi langsung dari masyarakat. Berbagai aspirasi dan temuan di lapangan selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama instansi terkait guna menyempurnakan Ranperda Penataan Kampung Tua di Kota Batam.

Baca Berita Lainnya di Google News.

Jadikan Alreina Media sumber pilihan di Google
Lanjut
alreinamedia.com Bukan Sekedar Berita
SPACE AVAILABLE Pasang Iklan
Sekarang
Hubungi Kami:
0852 1718 2021
[email protected]