Alreinamedia.com-Natuna, Nama Cen Sui Lan memang bukan sosok baru di panggung politik nasional. Pernah duduk sebagai anggota DPR RI, ia tentu bukan orang asing dengan istilah anggaran, belanja daerah, dan mekanisme politik fiskal. Namun publik Natuna dibuat terheran-heran, ketika menjabat sebagai Bupati Natuna, justru sensitivitas beliau terhadap struktur dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) dinilai minim, bahkan mengundang tanya besar.
Kritik ini bukan datang dari lawan politik, melainkan dari suara masyarakat dan pengamat yang melihat inkonsistensi antara rekam jejak di pusat dan praktik di daerah.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Natuna mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan hingga layanan kesehatan struktur APBD justru tampak “kosmetik”, banyak anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang belum jelas pemanfaatannya sebab hingga sekarang DPA akan perubahan Perkada yang di lakukan cen Sui Lan diduga belum usai.
“Seseorang yang pernah duduk di Senayan seharusnya memahami bahwa anggaran daerah bukan soal angka-angka di kertas. Itu adalah wajah keadilan pembangunan,” kata Rizal salah seorang mahasiswa Ranai
Masyarakat menilai, kepekaan terhadap APBD adalah tolak ukur utama kepemimpinan di daerah dan ironisnya, justru mantan legislator pusat seperti Cen Sui Lan terlihat gagap dalam mengarahkan prioritas fiskal. Banyak program yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sementara laporan penggunaan anggaran kerap memunculkan pertanyaan besar terhadap kebijakan Cen Sui Lan memprioritaskan Pembayaran TPP dibangdingkan hutang pihak ketiga.
Padahal TPP itu tunjangan dan secara garis besar, tunjangan itu disalurkan jikalau kemampuan keuangan kita baik atau jangan-jangan tim TAPD memang tidak ngasih tau bahwa dalam peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 itu TPP bukan hal prioritas dalam efesiensi anggaran. Melainkan adalah kewajiban pembayaran pihak ketiga cetus rizal
“Kami kecewa, karena kami berharap seorang bupati yang pernah menjadi anggota DPR RI akan membawa pengalaman dan pengawasan ketat atas penggunaan dana publik. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, hubungan dengan legislatif kurang bagus dan hubungan dengan para tokoh pers juga kurang baik” terang rizal kembali
Selanjutnya Rizal juga bingung bagaimana mungkin seorang yang pernah mengawasi APBN dari kursi DPR, kini tidak sensitif terhadap APBD di daerah sendiri ? Apakah ini soal ketidaktahuan? Atau justru cerminan sikap tak peduli?
Publik tidak butuh pemimpin yang pandai berbicara di podium atau berswafoto di media sosial. Mereka butuh pemimpin yang membaca setiap baris APBD seperti membaca masa depan rakyatnya sendiri Pungkas Rizal Mahasiswa Akuntansi (Arizki)
