Alreina Media – BATAM – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kembali menggelar rapat lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (16/11/2026). Rapat dihadiri Ketua Pansus Dandis Rajagukguk, ST, dan Wakil Ketua Pansus Drs. H. Surya Makmur Nasution, MHum.




Rapat dibuka oleh pimpinan Pansus. Dari Pemko Batam, hadir tim hukum Bagian Hukum Setdako Batam serta sejumlah pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pembahasan difokuskan pada pendalaman pasal demi pasal, khususnya substansi pengaturan pengelolaan barang milik daerah. Pansus bersama tim pemerintah juga menyinkronkan ketentuan dalam Ranperda dengan berbagai regulasi yang berlaku agar memiliki landasan hukum kuat dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Ketua Pansus Dandis Rajagukguk mengatakan, pembahasan mendalam diperlukan untuk memastikan seluruh aspek pengelolaan barang milik daerah diatur secara jelas, mulai dari identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban. Menurut politikus F-PDIP tersebut, aset daerah harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan karena merupakan kekayaan pemerintah yang perlu dijaga serta dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.
Ia menambahkan, kejelasan data dan status setiap aset menjadi aspek penting untuk mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib. Identifikasi dan klasifikasi yang baik akan membantu pemerintah mengetahui keberadaan, kondisi, status kepemilikan, serta potensi pemanfaatan setiap aset.
“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.
Dandis juga menekankan bahwa pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya berorientasi pada administrasi dan pencatatan. Aset pemerintah perlu dioptimalkan secara tepat guna dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan Ranperda ini kemudian berlanjut hingga tahap Pansus DPRD Batam memfinalisasi Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.
















