Alreinamedia.com-Natuna,’Dugaan praktik ilegal dalam distribusi material proyek di Natuna kian menguat. Ironisnya, lembaga yang semestinya menjadi garda terdepan dalam fungsi pengawasan, yakni DPRD Natuna, justru terlihat lemah dan tak berdaya. Ketua DPRD Natuna, Rusdi, yang juga Ketua DPC PDIP Natuna, kini menjadi sorotan publik lantaran sikap bungkamnya.
Berdasarkan hasil investigasi media ini, data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna yang dikonfirmasi melalui Kabid Pendapatan, Asnidar, Senin (8/9/2025), mencatat setoran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai berikut:
• Pajak granit dan andesit: Rp21.445.200
• Pajak pasir kerikil: Rp3.942.920
• Pajak pasir kuarsa: Rp25.514.725.000
• Pajak MBLB lainnya: Rp43.751.092
Meski tercatat miliaran rupiah, fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi kuat material ilegal tetap masuk ke proyek-proyek daerah tanpa pengawasan ketat. Kondisi ini bukan hanya merugikan pendapatan daerah, tetapi juga merusak tata kelola hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh aturan.
Ketika dimintai tanggapan melalui sambungan Tlp Senin (8/9/25) Rusdi hanya berujar singkat, “Saya tidak faham betul masalah galian C ini… nanti saya suruh yang membidanginya saja.” Jawaban yang terkesan menghindar ini memicu reaksi keras publik.
Seorang penggiat antikorupsi Ali Saat dikonfirmasi saat dimintai tanggapan senin (8/9/25) menegaskan bahwa diamnya Ketua DPRD mencerminkan lemahnya integritas lembaga legislatif.
“Rusdi tidak bisa bersembunyi di balik alasan tidak paham. Sebagai Ketua DPRD, ia punya kewenangan sekaligus kewajiban moral untuk memastikan pengawasan berjalan. Bungkamnya Rusdi sama saja dengan membiarkan praktek ilegal terus hidup,” ujarnya.
Aktivis tersebut juga mendesak DPD PDIP Provinsi Kepri segera turun tangan.
“Rusdi bukan hanya Ketua DPRD, tapi juga Ketua DPC PDIP Natuna. Kalau kader utama partai justru mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan, PDIP Kepri wajib mengevaluasi. Kalau tidak, publik bisa menilai partai ikut melindungi praktik ilegal,” tegasnya.
Sorotan publik kini semakin tajam. DPRD Natuna dianggap kehilangan marwahnya sebagai wakil rakyat dan gagal menegakkan fungsi pengawasan. Diamnya Rusdi menimbulkan pertanyaan besar, Apakah DPRD benar-benar berpihak pada rakyat, atau justru lebih memilih nyaman dalam diam di tengah dugaan praktik ilegal yang merugikan daerah?
Hingga berita ini diterbitkan awak media ini masih berupaya menghubungi Ketua Komisi II DPRD Natuna Andes Putra akan kah Ketua Komisi II Membidangi Pembangunan mampu melakukan sidak ke beberapa Proyek yang berjalan di Natuna, Serta Pimpinan DPD Partai PDIP Propinsi Kepri (Arizki)
