Scrool Untuk Baca Berita
Nasional

Sambas Tinjau Pengelolaan APBD di Tengah Keterbatasan Fiskal

×

Sambas Tinjau Pengelolaan APBD di Tengah Keterbatasan Fiskal

Sebarkan artikel ini
Bupati Sambas Satono mengikuti validasi pengelolaan apbd ipkd
Sambas Tinjau Pengelolaan APBD di Tengah Keterbatasan Fiskal

Alreinamedia.com – Dengan wilayah lebih dari 6.300 kilometer persegi dan penduduk hampir 667 ribu jiwa, Pemerintah Kabupaten Sambas menghadapi kebutuhan pembangunan yang tersebar di banyak kawasan. Kondisi itu menjadi latar pembahasan pengelolaan APBD saat Bupati Sambas Satono mengikuti validasi eksternal Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Rabu (18/11/2026), secara daring.

Validasi yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri tersebut membahas hasil pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2025 untuk Tahun Ukur 2026. Pemkab Sambas menyampaikan upaya menjaga agar belanja daerah digunakan secara efisien, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Satono mengikuti agenda dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas. Sekretaris Daerah Rachmad Robbi serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas turut mendampinginya.

Baca Juga :  Tim kerja Anies-Sandi usul pulau reklamasi jadi tempat hiburan malam

Rachmad memaparkan keadaan keuangan daerah dan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah kabupaten untuk meningkatkan mutu pengelolaannya. Sesi pemaparan itu menjadi bagian dari proses validasi, yang dilanjutkan dengan pembahasan bersama pakar, akademisi, dan media massa. Di sisi lain, isu mengenai alokasi anggaran dan pengawasan program infrastruktur di berbagai daerah turut menjadi sorotan dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan.

Agenda tersebut menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri mengenai hasil pengukuran IPKD. Pemerintah daerah yang memperoleh kategori baik di tingkat regional maupun nilai tertinggi di wilayahnya menjadi sasaran validasi; kepala daerah atau wakil yang ditunjuk menyampaikan paparan sebelum memasuki sesi diskusi.

Satono menyebut ruang fiskal yang terbatas, kebutuhan menekan belanja, serta permintaan layanan publik yang terus meningkat sebagai tantangan pemerintah daerah. “Tantangan pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin kompleks,” kata Satono, seraya mengapresiasi kesempatan bagi Sambas untuk mengikuti proses tersebut.

Baca Juga :  Bersama Timor Leste, Indonesia Bahas Pengembangan Ekonomi di Perbatasan

Penduduk Sambas tersebar di 19 kecamatan, 195 desa definitif, dan lima desa persiapan. Dengan cakupan wilayah serta kebutuhan yang beragam, pemerintah kabupaten menyatakan akan mengarahkan anggaran ke sasaran yang tepat dan memberi manfaat nyata, sekaligus menjaga pengelolaan APBD tetap efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil untuk mendukung visi Sambas Berkah Berkemajuan.

Baca Berita Lainnya di Google News.

Jadikan Alreina Media sumber pilihan di Google
Lanjut
alreinamedia.com Bukan Sekedar Berita
SPACE AVAILABLE Pasang Iklan
Sekarang
Hubungi Kami:
0852 1718 2021
[email protected]