Sistem Penerimaan Negara Indonesia Dinilai Sangat Buruk, Terlemah di Dunia
Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, melontarkan kritik tajam mengenai kondisi sistem penerimaan negara di Indonesia. Menurutnya, sistem yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan royalti ini berada dalam kondisi yang sangat parah, bahkan termasuk yang terlemah di kancah global. Pernyataan ini bukan sekadar opini, melainkan didasarkan pada hasil riset mendalam yang telah dilakukannya selama satu dekade terakhir.
Hashim menyampaikan pandangannya ini dalam sebuah forum diskusi yang diselenggarakan di Universitas Indonesia pada Jumat, 12 Desember 2025, dalam acara “Bedah Buku Indonesia Naik Kelas” dengan tajuk “Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika”. Ia secara tegas menyatakan, “Sistem penerimaan negara kita (pajak, bea cukai, PNBP, royalti) sangat-sangat parah, parah sekali.”
Rasio Penerimaan Negara yang Mengkhawatirkan
Lebih lanjut, Hashim memaparkan data konkret yang memperkuat kritiknya. Rasio penerimaan negara Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dilaporkan hanya berkisar antara 9 hingga 10 persen. Angka ini, menurut Hashim, menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.
“Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia (dengan rasio 9-10 persen dari PDB),” tegasnya.
Hashim menggarisbawahi bahwa kelemahan ini bukanlah cerminan dari minimnya potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia. Sebaliknya, akar masalahnya terletak pada buruknya kinerja aparatur negara dalam mengelola berbagai sektor krusial seperti perpajakan, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.
“Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit. Indonesia negara surplus,” ujarnya, menyiratkan potensi besar yang belum tergarap optimal.
Ekonomi Abu-abu dan Gelap: Potensi yang Tersembunyi
Masalah lain yang diungkap oleh Hashim adalah besarnya porsi ekonomi abu-abu dan ekonomi gelap yang tidak tercatat dalam sistem resmi negara. Mengutip data dari Bank Dunia, ia menyebutkan bahwa sekitar 35 persen dari seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia beroperasi di luar jangkauan pencatatan resmi.
“Bank Dunia katakan saat ini (ekonomi abu-abu/hitam) itu kurang lebih 35 persen daripada ekonomi kita, tidak tercatat,” ungkap Hashim.
Ia menambahkan bahwa angka nilai ekonomi Indonesia yang selama ini sering diberitakan, misalnya sekitar Rp25.000 triliun, dinilainya tidak mencerminkan kondisi riil perekonomian.
“Ekonomi Indonesia bukannya 25.000 triliun, sesungguhnya saat ini ekonomi kita sudah 31–32.000 triliun, tapi 7 triliun itu enggak tercatat,” jelasnya. Angka yang tidak tercatat ini merupakan potensi pendapatan negara yang hilang akibat ketidakmampuan sistem dalam mendeteksi dan memungutnya.
Ketergantungan pada Sumber Daya Alam dan Kualitas SDM
Dalam forum yang sama, Hashim Djojohadikusumo juga memberikan sorotan tajam terhadap ketergantungan Indonesia yang tinggi pada sumber daya alam. Ia mengingatkan bahwa cadangan sumber daya alam nasional diperkirakan hanya akan mampu bertahan sekitar 50 tahun ke depan.
“Sumber daya alam kita 50 tahun lagi habis,” ujarnya, menekankan urgensi untuk bertransformasi.
Oleh karena itu, Hashim menilai bahwa Indonesia perlu segera memanfaatkan momentum yang ada saat ini sembari secara masif meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menarik perbandingan dengan Korea Selatan, yang pada dekade 1960-an memiliki kondisi ekonomi yang jauh tertinggal dibandingkan Indonesia.
“Tahun 60 ekonomi Indonesia jauh di atas Korea Selatan. (Sekarang) ekonomi kita per kapita 1/10 dari Korea Selatan,” kata Hashim, menggambarkan jurang perbedaan yang signifikan.
Menurutnya, faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan ini adalah kualitas SDM, khususnya di sektor pendidikan.
“Adalah sumber daya manusia, tidak ada jawaban lain,” tegas Hashim.
Ia melanjutkan bahwa mutu pendidikan nasional Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara lain.
“(Mutu pendidikan nasional) di antara 70 negara Indonesia ketinggalan jauh kita peringkat nomor 63 dari 70 negara,” pungkasnya, menyajikan gambaran suram tentang kondisi pendidikan yang berdampak langsung pada daya saing bangsa.
