Tokoh Adat Papua Serukan Tindakan Tegas Terhadap Pertambangan Ilegal
Fakfak, Papua Barat – Suara dari para pemimpin adat di Tanah Papua semakin menggaung, menyerukan komitmen kuat dari pemerintah untuk memberantas tuntas aktivitas pertambangan ilegal. Salah satu tokoh adat terkemuka, Benhur Yaboisembut, secara tegas menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah-langkah tegas yang akan diambil oleh pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam menertibkan seluruh kegiatan pertambangan tanpa izin di wilayah adat Papua.
Menurut Benhur Yaboisembut, kehadiran dan maraknya pertambangan ilegal telah menimbulkan konsekuensi yang sangat merusak. Kerusakan lingkungan yang signifikan menjadi dampak paling nyata, yang tidak hanya mengancam ekosistem asli Papua tetapi juga secara langsung merugikan kehidupan serta hak-hak masyarakat lokal yang bergantung pada kelestarian alam.
“Saya sangat mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas seluruh tambang-tambang ilegal di tanah Papua,” tegas Benhur saat ditemui di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, pada hari Senin, 19 Januari 2026. Pernyataan ini mencerminkan apresiasi mendalam terhadap langkah-langkah proaktif yang diharapkan dari kepemimpinan nasional dalam menangani isu krusial ini.
Benhur menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pertambangan ilegal bukan sekadar tindakan represif, melainkan sebuah upaya esensial dan strategis. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan Papua yang kaya dan unik, menjaga hak-hak fundamental masyarakat adat yang telah hidup harmonis dengan alam selama turun-temurun, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang sangat berharga bagi generasi mendatang. Tanpa intervensi yang tepat, kekayaan alam Papua berisiko habis dan musnah sebelum sempat dinikmati oleh anak cucu.
“Kehadiran negara dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas pertambangan merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap masyarakat adat,” ujar Benhur Yaboisembut, menyoroti peran vital negara dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Ia menilai bahwa pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan aturan yang berlaku. Lebih dari sekadar penegakan hukum, pemerintah juga dinilai membuka ruang dialog yang konstruktif dengan para tokoh adat, sebuah langkah yang sangat dihargai karena mengakomodasi kearifan lokal dan aspirasi masyarakat.
Lebih lanjut, Benhur menyampaikan persetujuannya yang mendalam terhadap upaya penertiban tambang-tambang ilegal. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa kegiatan semacam ini berpotensi besar merugikan masyarakat adat, tidak hanya melalui kerusakan ekosistem dan alam Papua yang parah, tetapi juga dengan merusak lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keseharian masyarakat adat. Kerusakan ini dapat berimplikasi pada hilangnya sumber mata pencaharian, terganggunya budaya, dan tergerusnya identitas masyarakat adat itu sendiri.
Momentum Menuju Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Berkeadilan
Benhur Yaboisembut mengungkapkan harapan besarnya bahwa momentum penertiban pertambangan ilegal ini dapat menjadi tonggak penting. Ia berharap agar proses ini tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga menjadi awal dari pembangunan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan seluruh orang asli Papua. Keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaat dari kekayaan Papua dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakatnya, bukan hanya segelintir pihak.
Dukungan penuh yang datang dari para pemimpin adat di berbagai wilayah di Papua merupakan modal sosial yang sangat kuat bagi pemerintah. Dukungan ini menjadi fondasi yang kokoh dalam upaya menjaga Papua agar tetap lestari, aman, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah dan tokoh adat diharapkan dapat menciptakan sinergi yang efektif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Papua.
Menutup pernyataannya, Benhur Yaboisembut tidak lupa untuk menyampaikan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat adat Papua. Ia menyerukan agar seluruh lapisan masyarakat adat memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini diarahkan pada upaya menindak tegas dan memberantas tuntas pertambangan-pertambangan ilegal yang masih marak beroperasi di wilayah adat Tanah Papua. Dengan bersatu padu, masyarakat adat dan pemerintah diharapkan dapat mewujudkan Papua yang lebih baik, terjaga kelestariannya, dan makmur bagi seluruh penduduknya.
