Presiden Republik Indonesia, Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto, dijadwalkan akan menyelenggarakan sebuah forum audiensi penting dengan para pimpinan organisasi masyarakat Islam (ormas Islam) dan perwakilan pondok pesantren (ponpes) di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 3 Februari 2026, siang hari WIB. Agenda utama pertemuan ini disebut-sebut akan berfokus pada isu “Board of Peace”, sebuah inisiatif yang dikabarkan diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo diagendakan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan organisasi yang dikenal sebagai Dewan Perdamaian ini. Keputusan ini, terutama terkait dengan komitmen iuran Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp 16,7 triliun, dilaporkan telah menimbulkan berbagai respons dan bahkan kontroversi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Undangan yang telah disebarkan kepada para tokoh agama dan pimpinan ormas Islam tersebut mencantumkan daftar pejabat pemerintah yang akan hadir mendampingi Presiden. Di antara mereka adalah Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Sekretaris Kabinet, Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama, Prof. Nasaruddin Umar; Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Turut pula diundang Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Prof. Muhadjir Effendy, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani.
Daftar Lengkap Pimpinan Ormas Islam dan Ponpes yang Diundang
Pertemuan strategis ini akan dihadiri oleh berbagai tokoh terkemuka dari berbagai ormas Islam dan pondok pesantren terkemuka di Indonesia. Kehadiran mereka mencerminkan pentingnya aspirasi dan pandangan umat Islam dalam pengambilan kebijakan pemerintah terkait isu-isu internasional.
Berikut adalah daftar lengkap para pimpinan ormas Islam dan ponpes yang diundang:
Pimpinan Organisasi Masyarakat Islam:
- KH. Miftachul Akhyar: Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
- Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Dr. KH. Yahya Cholil Staquf: Ketua Umum PBNU
- KH. Anwar Iskandar: Ketua Umum MUI Pusat
- Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A.: Ketua Umum Wahdah Islamiyah
- Dr. Adian Husaini, M.Si.: Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)
- Dr. KH. Ahmad Kusyairi Suhail: Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI)
- Dr. Ahmad Husain Dahlan: Wakil Ketua Umum Aqidah Usrah (AQL)
- Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.: Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
- KH. Embay Mulya Syarief: Ketua Umum Mathla’ul Anwar
- Prof. Dr. Faisol Nasar Madi, M.A.: Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyah
- Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.: Presiden Syarikat Islam
- Prof. Atip Latipulhayat: Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis)
- Dr. Masyhuril Khamis: Ketua Umum Al-Jam’iyatul Washliyah (Al-Washliyah)
- KH. Naspi Arsyad, Lc.: Ketua Umum Hidayatullah
- KH. Ir. Nuruzzaman: Ketua Umum Al-Ittihadiyah
- H. Raizal Arifin, S.S., M.Sos.: Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI)
- Drs. Syarfi Hutauruk, M.M.: Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)
- Dr. Nasrullah Larada, S.IP., M.Si.: Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Bangsa dan Politik (KBPII)
- Dra. Hj. Marfu’ah Musthofa, M.Pd.: Ketua Umum Wanita Islam
Perwakilan Pondok Pesantren dan Tokoh Agama:
- KH. Syukron Makmun: Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta
- Maulana Kamal Yusuf: Tokoh Agama
- K.H. Hasan Abdullah Sahal: Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo
- KH. Soflan Manaf: Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, Jakarta
- Dr. KH. Irfan Mas’ud MA: Pimpinan Pondok Pesantren At Taqwa, Bekasi
- KH. Abdul Hakim Mahfudz: Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang
- Gus Ahmad Kafabihi Mahrus: Pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri
- Dr. KH. M. Hasib Wahab Hasbullah: Pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang
- KH. Ahmad Fuad Noerhasa: Pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan
- KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah: Pimpinan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo
- Kiyai Ahmad Giren: Pimpinan Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal
- Kiyai Muhibbul Aman Aly: Pimpinan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Besuk Pasuruan
- Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen: Pimpinan Pondok Pesantren Al-Anwar 3, Rembang
- Prof. Quraisy Shihab: Tokoh Agama
- Yusuf Hamka: Tokoh Agama
- KH. Cholil Nafis: Pimpinan Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok
- Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim: Pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto
Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua, dan Pengurus Organisasi:
- Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.: Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah
- KH. Saifullah Yusuf: Sekretaris Jenderal PBNU
- Amirsyah Tambunan: Sekretaris Jenderal MUI Pusat
- Drs. H. Tamsil Linrung: Anggota Dewan Pembina Wahdah Islamiyah
- Hj. Khofifah Indar Parawansa: Ketua Dewan Pembina Muslimat NU
- Dr. Ir. H. Amran Arifin, M.M., MBA.: Sekretaris Jenderal Al-Washliyah
- H. Fathurrahman Mahfudz, B.I.R.K., M.M.: Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
- Ust. Fery Juliantono: Sekretaris Jenderal Syarikat Islam
- Dr. Haris Muslim, Lc., M.A.: Sekretaris Umum PP Persis
- Ust. Iswahyudi Mukhlis, Lc.: Sekretaris Jenderal AQL
- Dr. KH. Khairan M. Arif, M.A.: Sekretaris Jenderal IKADI
- Dr. H. Mangesti Waluyo Sedjati: Sekretaris Jenderal Al-Ittihadiyah
- Ust. Muhammad Halim Bakhabazy, S.Pd., M.M.: Sekretaris Jenderal Al-Irsyad Al-Islamiyah
- Ust. Syaibani Mujiono, S.Sy., M.A., Ph.D.: Sekretaris Jenderal Wahdah Islamiyah
- Ust. Undrizon, S.H., M.H.: Sekretaris Jenderal PERTI
- Ust. Asep Efendi, S.Si.: Sekretaris Jenderal PP KBPII
- Dr. Kana Kurniawan, M.A.Hk.: Sekretaris Jenderal PUI
- Dr. Nanang Noerpatria, M.Pd.: Sekretaris Jenderal Hidayatullah
- Hj. Arifah Choiri Fauzi: Ketua Umum PP Muslimat NU
- Dr. Apt. Salmah Orbayinah, M.Kes.: Ketua Umum PP Aisyiyah
Keikutsertaan perwakilan dari berbagai elemen umat Islam ini diharapkan dapat menciptakan dialog yang konstruktif dan transparan mengenai keputusan pemerintah terkait “Board of Peace”, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan dan nilai-nilai bangsa Indonesia.
