Alreinamedia.com – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah mengaitkan insiden penangkapan anggota Densus 88 di Cipete dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut peristiwa itu terjadi saat dirinya menjalankan tugas dan mengatakan pihaknya telah mengikuti kejadian tersebut sejak 2024.
Febrie menyampaikan hal itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Menurut dia, anggota Densus 88 itu tertangkap oleh personel pengamanan yang mendampinginya. “Kejadian awal di Cipete, ketika kami sedang melaksanakan tugas, tiba-tiba ada Densus yang tertangkap oleh pengamanan saya itu, kan sudah pasti itu,” ujar Febrie.
Ia juga menyoroti penggeledahan yang dilakukan Polri terkait kasus yang tengah dihadapinya. Febrie mempertanyakan langkah tersebut saat Kejaksaan Agung sedang menangani sejumlah perkara besar, tetapi sumber berita tidak merinci perkara atau waktu penggeledahan yang ia maksud.
“Tapi, begitu kencangnya kami sedang melakukan penindakan, masa tiba-tiba seperti ini?” kata Febrie. Ia turut menyebut pemeriksaan terhadap seseorang dalam perkara kepemilikan emas dan aset di Sentul. Pernyataan itu disampaikan saat ia membahas penggeledahan Polri.
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Dugaan perkara juga mencakup penghapusan data dan akses ilegal terhadap nomor Presiden serta sejumlah pejabat negara lain, termasuk pihak media.
Penyadapan tersebut diduga berlangsung sejak 2025, sedangkan motifnya belum diketahui. Ahrie dan Eko telah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Informasi yang tersedia tidak menyebut hasil sidang etik terhadap Listyo maupun Slamet.
Dalam penyidikan, Polri telah meminta keterangan dari 28 saksi dan enam ahli. Sebanyak 24 saksi merupakan personel internal kepolisian, sementara tiga lainnya berasal dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari vendor sistem penyadapan. Enam ahli yang diperiksa terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik serta empat ahli pidana.

















