Alreinamedia.com-Natuna, Masih banyaknya hutang yang menumpuk di Pemerintah Kabupaten Natuna, ternyata tidak membuat para wakil rakyat untuk berfikir ektra menyelesaikan hutang-hutang pada tahun 2021 dan malahan menggesa beberapa paket PL yang tidak tau akan urgensinya untuk segera dijalankan
Berdasarkan Informasi yang didapat oleh awak media ini, pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Natuna, telah mendapatkan teguran dari BPK akan hal penggaran APBD yang tidak sesuai penggaran, yang bisa berdampak pada kesehatan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang mana di APBD Perubahan ada penambahan dana yang sumbernya tidak pasti masuk ke kas daerah sehingga terjadilah defisit anggran pada tahun 2022 ini.
Anehnya meskipun dalam hal penggaran APBD Natuna didapatkan teguran dari BPK, Di Rumah rakyat khususnya disekertariatan DPRD, Berani menjalankan sejumlah paket PL sedangkan hutang-hutang sebelumnya belum terselesaikan.
Dari hasi Investigasi awak media ini terlihat 2 Paket penunjukan langsung tersebut di antaranya 1. Pemeliharaan Kantor DPRD Natuna dengan Nilai HPS Rp 199.888.552 dan belanja pengamanan Parit/saluran pembungan air gedung DPRD Natuna dengan nilai HPS Rp 131.847.348.
Mungkinkah kedua paket Proyek Tersebut memiliki Urgensi, sehingga harus dijalankan atau jangan-jangan kegiatan tersebut, merupakan Fokir para wakil rakyat, sehingga PA Sekertariatan DPRD Natuna sanggup menjalankan paket tersebut.
Tunggu berita selanjutnya, Wawancara dengan sekertariatan DPRD Natuna dan Kepala BP3D akan hal 2 Paket yang dijalankan di DPRD Natuna (Arizki)
