Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seno kembali merombak jajaran kepolisian daerah dengan mengganti tiga kapolda melalui Surat Telegram Nomor ST/2251/X/KEP/2026. Dokumen mutasi itu diteken di Jakarta pada 10 Oktober 2026, hanya sekitar 10 hari sejak Suyudi resmi memimpin Polri setelah menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dengan keputusan terbaru ini, jumlah kapolda yang berganti di awal masa jabatan Suyudi mencapai 22 orang. Sebelumnya, pada 2 Oktober 2026, ia sudah lebih dulu memutasi 19 kapolda. Artinya, dalam dua gelombang mutasi yang dilakukan berurutan, pucuk pimpinan di banyak polda mengalami penyegaran cukup besar.
Tiga daerah yang terkena rotasi kali ini ialah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Lampung. Irjen Agus Wijayanto dipindahkan menjadi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung untuk menggantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing. Posisi Kapolda Kalimantan Utara kemudian diisi Brigjen Andi Syahriful Taufik, setelah Irjen Agus Wijayanto bergeser dari jabatan tersebut. Adapun Kapolda Lampung dipercayakan kepada Brigjen Yustan Alpiani menggantikan Irjen Helfi Assegaf.
Selain tiga kapolda, mutasi kali ini juga menyentuh total 199 personel, baik perwira tinggi maupun perwira menengah. Rotasi tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan yang dilakukan di tubuh Polri, termasuk pada posisi-posisi strategis yang memiliki pengaruh langsung terhadap arah kebijakan dan operasional kepolisian.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut perubahan jabatan tidak hanya berhenti di level kapolda. Dua posisi penting lain yang ikut berganti adalah Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri serta Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Pada jabatan Wakabaintelkam, Irjen Wawan Muliawan digantikan Brigjen Anom Setyadji yang akan naik pangkat menjadi bintang dua. Wawan sendiri dialihkan menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Sementara itu, jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya dipegang Irjen Wibowo kini diserahkan kepada Brigjen Aries Syahbudin. Isir menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus pembinaan karier di lingkungan Polri. Menurut dia, langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat kinerja institusi dan menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
Ia juga menekankan bahwa penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kemampuan, rekam jejak, dan integritas. Isir menambahkan, prinsip meritokrasi menjadi dasar agar pejabat yang menerima amanah benar-benar siap bekerja secara profesional. Mutasi, katanya, juga sejalan dengan upaya Polri meningkatkan mutu pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik, sesuai semangat tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’.
