Scrool Untuk Baca Berita
Kriminal

KPK Tahan BGS, Sita Dua Rumah dalam Penyidikan Dana Hibah Jatim

×

KPK Tahan BGS, Sita Dua Rumah dalam Penyidikan Dana Hibah Jatim

Sebarkan artikel ini
KPK Tahan BGS, Sita Dua Rumah dalam Penyidikan Dana Hibah Jatim
KPK Tahan BGS, Sita Dua Rumah dalam Penyidikan Dana Hibah Jatim

Alreinamedia.com – KPK menahan BGS, staf yang disebut sebagai orang kepercayaan anggota DPRD Jawa Timur berinisial AS, dalam penyidikan dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat. Penyidik juga menyita dua rumah yang diduga milik BGS, masing-masing di Surabaya dan Kabupaten Mojokerto, sebagai bagian dari penelusuran aset perkara.

Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, BGS diduga mengatur komunikasi antara AS dan para koordinator lapangan (korlap). Tugasnya disebut mencakup membantu proses pengajuan kegiatan, memeriksa berkas usulan, serta mengoordinasikan pengumpulan uang komitmen dari korlap.

Penyidik mengaitkan dugaan peran itu dengan alokasi hibah yang disebut diterima AS selama 2019 hingga 2022, senilai total Rp291,5 miliar. Rinciannya terdiri atas Rp48,9 miliar pada 2019, Rp37,6 miliar pada 2020, Rp121,3 miliar pada 2021, dan Rp83,7 miliar pada 2022.

KPK menduga AS meminta imbalan 15–20 persen sebagai syarat awal pengurusan, sementara uang yang diserahkan dalam praktiknya diperkirakan mencapai 20–25 persen. Setoran itu diduga disampaikan langsung kepada AS, diteruskan melalui BGS secara tunai atau transfer, maupun dialihkan untuk membayar keperluan pribadi AS. Penyidik menyebut AS diduga memperoleh Rp40,5 miliar, sedangkan bagian yang dikaitkan dengan BGS sekitar Rp1,26 miliar.

Baca Juga :  Bersama Polsek Bunguran Barat, Polres Natuna Dalami Aksi Begal Yang Terjadi di Selat Lampa

Dalam pemaparan perkara, KPK turut menyebut angka Rp441,7 miliar terkait penerimaan pada periode tersebut. Materi yang disampaikan tidak merinci kategori angka itu, sehingga jumlah tersebut berbeda dari nilai alokasi Rp291,5 miliar yang dikaitkan dengan AS. KPK juga menduga pemotongan oleh korlap membuat kelompok masyarakat hanya dapat menggunakan sekitar 55–70 persen dari nilai pengajuan awal.

BGS ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung 16 November sampai 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. BGS dan AS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Achmad mengatakan penyidik tetap menelusuri aset karena perkara menyangkut dana APBD Jawa Timur.

Baca Juga :  Napi Lapas Tanjung Gusta Punya 8.600 Paket Ganja, Lima Sipir Diperiksa

Penyidikan ini berkembang setelah operasi tangkap tangan pada 2022. KPK menetapkan 21 tersangka pada 5 Juli 2024, terdiri atas empat pihak yang diduga menerima dan 17 pihak yang diduga memberi, lalu membaginya ke dalam tiga klaster. Sejumlah perkara pemberi pada klaster pertama telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan perkara seorang penerima dihentikan demi hukum setelah ia meninggal; pada klaster kedua, BGS ditahan dan sejumlah perkara pemberi masih disidangkan, sementara klaster ketiga mencakup satu penerima dan dua pemberi.

Baca Berita Lainnya di Google News.

Jadikan Alreina Media sumber pilihan di Google
Lanjut
alreinamedia.com Bukan Sekedar Berita
SPACE AVAILABLE Pasang Iklan
Sekarang
Hubungi Kami:
0852 1718 2021
[email protected]