Alreinamedia.com-Natuna, Absennya Marzuki, salah satu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Natuna-Anambas dalam acara prestisius “Yacht Rally Sail To Natuna” menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat. Bukan karena Marzuki berhalangan hadir, melainkan karena namanya tidak tercantum dalam undangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Natuna. Padahal, seluruh anggota DPRD dari Dapil yang sama diundang melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Fakta bahwa hanya dua anggota dewan, yakni Daeng Amhar dan Mustamin, yang hadir dalam acara yang diklaim sebagai salah satu motor penggerak pariwisata Natuna itu, dinilai tidak wajar. Apalagi, kegiatan ini menyedot perhatian nasional dan internasional karena berkaitan langsung dengan promosi wilayah perbatasan RI.
Ismail, salah satu warga Natuna saat dikonfirmasi Minggu (15/6/25) , menyampaikan keheranannya.
“Jujur saya heran, kok bisa acara sebesar ini yang dibiayai negara dan punya tujuan strategis, justru mengecualikan satu wakil rakyat dari dapil ini? Apa karena Pak Marzuki pernah melaporkan suami Bupati Natuna ke polisi? Kalau iya, ini jelas bukan masalah kecil lagi,” ujar Ismail,
Seperti diketahui, Marzuki, politisi dari Partai Gerindra, sebelumnya pernah melaporkan Raja Mustakim suami Bupati Natuna ke Polres Natuna. Meski konteks laporan tersebut belum sepenuhnya terang di ruang publik, munculnya kembali polemik ini dalam momentum acara kenegaraan menimbulkan dugaan adanya konflik kepentingan yang dibungkus dalam mekanisme birokrasi.
Dikonfirmasi pada hari yang sama, Marzuki memilih merespons dengan tenang, namun pernyataannya mengandung ironi tajam.
“Saya tidak mempermasalahkan tidak diundang. Itu hak Pemda Natuna. Tapi masyarakat bisa menilai sendiri. Saya malas berkomentar lebih jauh,” ujar Marzuki kepada wartawan.
Pernyataan tersebut tampak ingin menutup konflik, namun justru membuka ruang tafsir yang lebih luas mengenai dugaan pengucilan politik yang terjadi secara sistematis.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Natuna, Boy Wijanarko, ketika dikonfirmasi, tidak memberikan jawaban substansial. Ia hanya menyebut bahwa undangan dari BNPP telah dikirimkan, tanpa menjelaskan mengapa nama Marzuki absen dari daftar penerima undangan Pemkab Natuna secara resmi.
Ketidakterbukaan ini memperkuat kesan adanya pengelolaan acara yang tidak transparan dan sarat konflik personal dalam lingkup pemerintahan daerah. Terlebih, jika benar ada upaya “pembungkaman” terhadap suara kritis lewat pembatasan partisipasi dalam acara publik, maka ini menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi lokal.
Publik menanti penjelasan yang jujur dari Pemkab Natuna. Apakah ini murni kesalahan administratif, atau memang ada motif politik yang disengaja? Jika motifnya personal, maka ini berbahaya. Sebab jabatan publik bukan alat untuk membalas dendam, melainkan untuk melayani semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu termasuk mereka yang kritis terhadap kekuasaan. (Arizki)
